Singgih Blog

Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan segara diimplementasikan pada 1 Januari 2025, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini menjadi isu yang hangat diperbincangkan dan diberitakan banyak oleh media nasional dan juga di media sosial [1]. Tentu saja hal ini menjadi menarik, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo belum masuk 100 hari (sejak 20 Oktober 2024), namun isu kenaikan pajak sudah menjadi topik nasional. Meskipun sebenarnya peraturan terkait kenaikan pajak ini (UU Nomor 7 Tahun 2021) sudah diterbitkan sejak zaman Presiden Joko Widodo. Kenaikan PPN secara prinsip merupakan kebijakan kompleks yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak [2]. Sehingga, akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dan berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Namun, berdasarkan kajian oleh Siahaan, kenaikan PPN sebelumnya dari 10% menjadi 11% sudah memberikan dampak yang negatif khususnya kep...

Workshop Finalisasi Analisis Hasil Pendampingan Implementasi Pembelajaran pada Program SMK PK Tahun 2024 oleh BPPMPV KPTK di Novotel Makassar (10-12 November 2024). Saya berkesempatan menghadiri Workshop Finalisasi Hasil Pendampingan Implementasi Pembelajaran (PIP) SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) di Novotel Makassar pada 10-12 November 2024. Acara ini diselenggarakan oleh instansi dimana saya bekerja (BPPMPV KPTK), dan khusus mendiskusikan hasil dari kegiatan visitasi sebanyak 60 SMK dampingan yang dilakukan oleh tim BPPMPV KPTK. Pendampingan dilakukan pada SMK yang mendapatkan bantuan SMK PK pada Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Namun, hanya 46 SMK (75%) di antaranya yang telah dilaporkan perkembangan program PIP oleh petugas monev sampai kegiatan Workshop selesai. Workshop ini tidak hanya menjadi ajang diskusi tetapi juga evaluasi, membahas sejauh mana program SMK PK telah berjalan d...